Foto: ist
PortalBangsa.id, Samarinda – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggemparkan publik dengan memaparkan sejumlah dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mencoreng tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan suara lantang, mereka menciptakan reformasi demi keadilan dan transparansi.
Faisal Hidayat, Koordinator Lapangan AMAK Kaltim, membeberkan sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian. Mulai dari dugaan manipulasi pajak oleh PT Barokah Karya Energy (BKE), praktik nepotisme dalam memanggil direktur utama di beberapa Perusahaan Daerah (Perusda) meliputi Pemprov Kaltim, keberadaan sosok penguasa bayangan berinisal “H”, hingga dugaan penipuan dalam proyek hampir gedung DPRD Kaltim.
“Tidak bisa dibiarkan ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena dekat dengan pejabat tinggi. Ini meresahkan rakyat,” tegas Faisal.
Menurut Faisal, pemerintahan Kaltim harus berpijak pada regulasi, bukan pada hubungan personal atau ikatan keluarga.
“Kami menduga ada praktik nepotisme yang mengakar. Kaltim adalah milik seluruh rakyat, bukan milik satu kelompok atau keluarga tertentu,” ujarnya.
Faisal, yang juga mahasiswa Fakultas Hukum, menguraikan dugaan manipulasi pajak oleh PT BKE sebagai tindakan yang merugikan masyarakat.
“Manipulasi pajak adalah kejahatan yang menciderai kepercayaan masyarakat, terutama jika perusahaan itu diduga memiliki hubungan erat dengan penguasa Kaltim,” ungkapnya.
Tak hanya itu, AMAK Kaltim juga menganalisis proyek rekonstruksi gedung DPRD Kaltim yang dinilai janggal.
“Ada ruangan anggota dewan yang standarnya berbeda, bahkan ada yang dibuat mewah. Kami mendesak Kejaksaan Tinggi Kaltim untuk mengusut kontraktor dan sumber anggaran proyek ini,” kata Faisal.
Aksi Damai Untuk Kaltim yang Bersih
Sebagai wujud perlawanan terhadap KKN, AMAK Kaltim akan menggelar aksi damai pada Jumat, 25 Juli 2025, di dua titik strategis: Kantor Gubernur Kaltim dan Kejaksaan Tinggi Kaltim. Aksi ini diperkirakan diikuti sekitar 100 pelajar yang ingin menyuarakan aspirasi rakyat.
AMAK Kaltim berharap Kejati Kaltim segera mengambil langkah tegas untuk mengusut dugaan pelanggaran ini. Masyarakat Kaltim, menurut mereka, berhak mendapatkan pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab. (*)
