Portalbangsa.id, Samarinda – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kaltim mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat, Jumat (25/7/2025). Aksi ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa sebelumnya di Kantor Gubernur Kaltim, sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya penanganan kasus korupsi di daerah tersebut.
Massa aksi menuntut Kejati Kaltim segera mengusut tuntas dugaan penggelapan pajak oleh PT BKE senilai Rp1 triliun, proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim yang diduga bermark-up, serta praktik nepotisme dalam seleksi Direktur Utama Perusda Kaltim.
“Hukum jangan hanya galak ke rakyat kecil. Kalau Kejati tetap diam, lebih baik copot saja toganya!” tegas Faisal, koordinator aksi.
AMAK menilai penegakan hukum di Kaltim timpang. Mereka membandingkan cepatnya sanksi bagi wajib pajak kelas bawah dengan lambannya penyidikan kasus korporasi besar.
“Rakyat telat bayar pajak motor langsung disita, tapi korporasi yang diduga korupsi triliunan malah diajak berunding. Ini pelecehan terhadap keadilan,” ujar Faisal.
Sorotan juga ditujukan pada proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim yang menelan anggaran miliaran rupiah. Mahasiswa menilai pekerjaan sekadar mempercantik gedung tanpa menyentuh substansi kinerja dewan.
“Uang rakyat dihabiskan untuk mengecat dinding, sementara fungsi pengawasan DPRD mandul,” sindir salah satu pengunjuk rasa.
Puncak protes menyasar figur misterius berinisial “H” yang disebut sebagai otak di balik mafia jabatan di Kaltim. Sosok ini dituding mengendalikan sejumlah kebijakan dan pengangkatan pejabat tanpa dasar struktural yang jelas.
“Selama ‘H’ masih bermain, jangan harap Kaltim bebas korupsi,” tambah Faisal.
AMAK memberi tenggat tujuh hari bagi Kejati untuk menindaklanjuti laporan mereka. Jika tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar aksi lebih besar.
“Ini peringatan terakhir. Jangan salahkan kami jika rakyat mulai tidak percaya lagi pada hukum,” pungkas Faisal. (*)
