Foto:IST
Portalbangsa.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap kelangsungan operasional kereta cepat Whoosh. Dalam kunjungannya ke Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025), Presiden meminta semua pihak tidak mempolitisasi isu terkait kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut.
“Tidak perlu khawatir dengan berbagai pemberitaan tentang Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya yang akan bertanggung jawab penuh atas Whoosh,” tegas Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa sebagai layanan publik, Whoosh tidak boleh diukur dari segi untung-rugi semata. Yang lebih penting, menurutnya, adalah manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
“Whoosh, seperti transportasi publik di seluruh dunia, jangan hanya dihitung untung-rugi. Hitunglah manfaatnya untuk rakyat. Ini namanya public service obligation,” ujar Prabowo.
Dia mengungkapkan, pemerintah memberikan subsidi 60% untuk operasional kereta api, termasuk Whoosh. Subsidi ini, menurutnya, merupakan wujud kehadiran negara dalam melayani masyarakat.
“Subsidi tersebut berasal dari uang rakyat. Karena itu, kami akan memastikan tidak ada kebocoran, penyelewengan, atau korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri, harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan yang baik,” tegasnya.
Prabowo juga menyoroti adanya pihak-pihak yang dinilainya memanfaatkan isu Whoosh untuk menciptakan kecemasan di masyarakat. Dia mengingatkan agar semua pihak tidak terjebak dalam permainan politik yang tidak sehat.
“Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin menimbulkan kecemasan. Tapi percayalah, bangsa kita kuat, bangsa kita kaya,” pesan Presiden.
Dia menambahkan, kereta cepat seperti Whoosh telah menjadi standar transportasi modern di berbagai negara. Keberadaan Whoosh, menurutnya, merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur transportasi yang berkualitas bagi masyarakat.
Komitmen Presiden ini disambut positif oleh para pengguna dan pengamat transportasi, yang berharap Whoosh dapat terus beroperasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (*)
