Portalbangsa.id, Samarinda – Berbagai elemen masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) bersatu menyatakan penolakan terhadap rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH). Rencana aksi besar-besaran akan digelar menyusul tidak adanya respons memadai dari pemerintah pusat terhadap tuntutan masyarakat.
Ketua Umum LAPDKT KU Vendy Meru mengonfirmasi akan menggelar aksi eskalsi pada Senin atau Selasa mendatang. “Kami sudah memberi waktu 14 hari, namun tidak ada respons. Kami akan mendirikan tenda aksi sebagai bentuk komitmen perjuangan,” ujarnya dalam konsolidasi di Samarinda, akhir pekan ini.
Data yang diungkapkan dalam forum tersebut cukup mencengangkan. Purwadi dari Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman menyebutkan kontribusi Sumber Daya Alam (SDA) Kaltim mencapai triliunan rupiah, namun yang kembali ke daerah tidak sampai 10 persen.
“Alokasi untuk pemulihan lingkungan hidup hanya Rp82 miliar dari total APBD Rp13 triliun. Padahal kerusakan lingkungan dan dampak sosial budaya yang kita alami jauh lebih besar,” kata Purwadi.
Buyung dari Pokja 30 juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan. “Perjuangan tidak berhenti pada tuntutan, tapi harus dilanjutkan dengan memastikan dana yang diperjuangkan benar-benar sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu prio Fuji Mustopan selaku perwakilan jurnalis, menyatakan komitmen media untuk mengawal perjuangan ini. “Meski industri media akan terdampak, kebenaran harus tetap dikawal. Suara Kaltim tidak boleh padam,” ujarnya.
Aliansi masyarakat juga berencana menutup akses Sungai Mahakam bagi ponton batu bara sebagai bentuk protes. “Hasil bumi Kaltim dikeruk pusat, sementara kami hanya mendapat sisa-sisanya,” jelas Vendy.
Aksi ini disebut akan terbuka untuk seluruh masyarakat Kaltim tanpa memandang latar belakang. “Kita bersatu demi keadilan, bukan untuk kepentingan golongan tertentu,” seru Vendy.
Perwakilan Dayak Kenyah menyoroti kompleksitas masalah di tingkat daerah. “Meski dana desa mencapai Rp2 miliar, itu tak berarti banyak untuk membangun wilayah yang luasnya 4 kali Kota Bandung.”
Forum ini juga mengkritik gaya hidup mewah pejabat. “Kita butuh pemimpin yang mau hidup sederhana dan memprioritaskan rakyat,” tegas salah satu peserta.
Masyarakat Kaltim menunggu respons serius pemerintah pusat. Jika tidak, gelombang protes dipastikan akan semakin meluas dalam beberapa hari ke depan. (*)
About the Author
