Kaltim Berduka, DBH Dipangkas 77%: DPR RI Didesak Kembalikan Hak Daerah

Portalbangsa.id, Jakarta – Suara keprihatinan dari Kalimantan Timur menggema di Gedung DPR RI. Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (FRAKSI Kaltim) mendesak Komisi XII DPR RI menghentikan rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai 77,3% untuk daerah tersebut. Audiensi digelar Kamis (4/12/2025) dan dihadiri berbagai unsur masyarakat.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyambut aspirasi tersebut. Ia menegaskan fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan dana transfer pusat-daerah. Bambang berjanji akan meneruskan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltim hingga ke Komisi XI.

“Kami terima audiensi ini. Dana bagi hasil adalah hak, bukan pemberian. Kami akan sampaikan dan perjuangkan,” janji Bambang Patijaya.

Desakan Keadilan dari Daerah Penghasil

Salah satu poin kunci yang mengemuka adalah ketidakadilan dalam besaran pemotongan. Perwakilan FRAKSI Kaltim, Syafruddin, memaparkan kekhawatiran mendalam masyarakat. Ia membandingkan pemotongan untuk Kaltim yang fantastis dengan daerah lain yang hanya berkisar 20-30%.

“Daerah lain dipotong 20-30%, Kalimantan Timur dipotong 77,3%. Jauh sekali. Ini di mana letak keadilannya?” tanya Syafruddin lantang. Ia mendesak Menteri Keuangan untuk meninjau ulang dan mengembalikan hak Kaltim, mengingat dampak lingkungan dan sosial yang harus ditanggung rakyat setempat.

Ancaman Mandeknya Pembangunan

Ketua FRAKSI Kaltim, A. Vendy Meru, SH., memperingatkan bahwa pemotongan DBH akan melumpuhkan kemampuan pemerintah daerah menjalankan program pembangunan. Menurutnya, Kaltim sebagai kontributor besar APBN justru mendapat perlakuan yang tidak sepadan.

“Aturan dari Kementerian Keuangan sangat memprihatinkan. Kaltim penyumbang besar, tapi dananya dipotong drastis. Bagaimana pembangunan bisa terealisasi?” ujar Vendy Meru. Ia juga meminta kesempatan bagi kepemimpinan gubernur baru untuk mengelola keuangan daerah tanpa intervensi pemotongan yang masif.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Komisi XII ke daerah. Beberapa anggota DPR dari daerah lain juga menyuarakan solidaritas. Pernyataan dari perwakilan Papua dan Riau menyiratkan bahwa masalah ini adalah ujian bagi keadilan fiscal negara kesatuan.

Dengan komitmen Komisi XII untuk mengawal isu ini, bola kini berada di pihak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, untuk mengevaluasi kebijakan transfer daerah agar lebih berkeadilan bagi daerah penyangga ekonomi nasional. (*)