Portalbangsa.id, Jakarta — Fraksi Kaltim mendesak Komisi XI DPR RI untuk membatalkan kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai merugikan hak fiskal daerah. Tuntutan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Jakarta, Rabu (12/3).
Ketua Presidium Fraksi Kaltim, A. Vendy Meru, SH, menyatakan pemangkasan DBH tidak hanya mengurangi hak daerah, tetapi juga memperlebar ketimpangan pembangunan. “Kami minta Komisi XI mendesak Menteri Keuangan segera batalkan kebijakan ini,” tegasnya.
Vendy bahkan menantang anggota Komisi XI turun langsung ke Kaltim dan Kaltara. “Biar lihat sendiri ketidakadilan anggaran di daerah kami,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa kesabaran masyarakat ada batasnya. “Jika tidak digubris, kami akan tempuh jalan sendiri,” tandas Vendy.
Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menegaskan isu DBH menjadi perhatian serius. “Aspirasi rakyat Kaltim akan kami sampaikan ke Menteri Keuangan. Ini bukan sekadar janji,” ucap Misbakhun. Ia menyebut Komisi XI sedang menyiapkan kunjungan kerja ke daerah penghasil, termasuk Kaltim, untuk melihat langsung kondisi di lapangan.
RDP ini memberikan harapan baru bagi masyarakat Kaltim. Fraksi Kaltim berjanji akan terus mengawal proses hingga kebijakan pemangkasan DBH dibatalkan dan keadilan fiskal bagi daerah penghasil terwujud.(*)
About the Author
