Portalbangsa.id, Samarinda – Insiden tabrakan kapal tongkang yang merusak jembatan di atas Sungai Mahakam kembali terulang. Menyikapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang diampu oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan keprihatinannya atas kejadian beruntun yang menimpa Jembatan Mahulu dan Jembatan Mahakam. “Fendernya sampai hilang, tenggelam. Ini sudah harusnya selesai diganti tahun lalu, tapi molor,” ujarnya, menegaskan fungsi pengawasan dewan.
Minta Laporan Progres dan Usut Akar Masalah
Ananda mengungkapkan bahwa Komisi 2 dan 3 DPRD telah memanggil pihak KSOP dan Pelindo untuk meminta penjelasan. Ia menekankan pentingnya transparansi dari pihak berwenang. “Kami minta progresnya selalu disampaikan. Kendalanya apa, kok belum selesai? Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Lebih dari sekadar perbaikan, Ananda mendesak investigasi untuk menemukan akar persoalan. “Jangan hanya reaktif, ‘oh ditabrak, ya diganti’. Besok ketabrak lagi. Sumber masalahnya apa? Kok bisa sering tertabrak? Aktivitas di luar jam operasional, izinnya dari siapa? Ini jangan main-main,” tandasnya dengan nada keras.
Data mencatat, ini bukan kejadian pertama. Jembatan Mahakam I telah ditabrak lebih dari 20 kali, dengan insiden terakhir merusak pilar pada April 2025. Pada 23 Desember 2025, Jembatan Mahulu kembali ditabrak, disusul insiden serupa pada 4 Januari 2026.
Ananda menutup dengan pesan tegas bahwa keselamatan publik dan aset vital daerah harus menjadi prioritas utama, menuntut keseriusan nyata tidak hanya di ruang rapat tetapi terutama dalam implementasi di lapangan. (*)
About the Author
