Foto: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)
oleh : Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Portalbangsa.id, Jakarta – Rudy Mas’ud, Gubernur Kalimantan Timur yang saat ini sangat populer. Bahkan popularitasnya mulai bersaing dengan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Jika Dedi Mulyadi dikenal dengan panggilan KDM singkatan Kang Dedi Mulyadi, maka Rudy Mas’ud punya panggilan populer yaitu HARUM. Singkatan dari Haji Rudy Mas’ud.
Di Balikpapan Kaltim ada HARUM RESORT. Itu rumah milik Rudy Mas’ud. Rumah pinggir pantai yang selama ini digunakan secara gratis (tanpa sewa) untuk menjamu para teknokrat dari Jakarta. Mulai dari anggota DPR hingga menteri. Lokasinya dekat dengan bandara, sehingga menjadi sangat strategis untuk mnyambut para pejabat dari Jakarta.
Jika Dedi Mulyadi populer dengan konten-kontennya di medsos, Rudy Mas’ud awal terkenal ketika di dalam salah satu sambutannya menyebut Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Konten”. Publik, tepatnya netizen langsung ramai. Hanya satu dua jam, ada ribuan komentar.
Dua kepala daerah ini dulunya berasal dari satu partai yaitu Golkar. Tidak hanya saling kenal, tapi berteman baik. Kalimat “Gubernur Konten” itu kalimat persahabatan. Karena memang keduanya bersahabat. Sebelum kemudian Dedi Mulyadi pindah ke Gerindra. Sementara Rudy Mas’ud istiqamah di Golkar.
Nama Rudy Mas’ud semakin terkenal ketika muncul isu mobil dinas seharga 8,5 M. Publik ramai. Bahkan Presiden Prabowo sempat menyinggungnya.
Mobil seharga 8,5 M jadi isu nasional. Publik membicarakan Rudy Mas’ud. Dari harga mobil inilah kemudian berkembang isu-isu yang lain. Meski Rudy sudah membatalkan pembelian dan mengembalikan mobil dinas itu, dan tidak jadi dipakai.
Isu mobil dinas nampaknya menjadi trigger bagi lawan-lawan politik Rudy. Dari isu mobil dinas, lawan politiknya mendorong ike su-isu lainnya. Mulai isu anggaran renovasi rumah dinas hingga laundry pakaian. Isu-isu ini awalnya menguat, tapi mulai segera menurun ketika Pemprov Kaltim melakukan klarifikasi. Memastikan ada disinformasi. Ada kesalahapahaman untuk sebgian isu, lalu berkembang menjadi hoax. 25 M itu bukan anggaran rumah dinas, tapi anggaran untuk lima gedung selama dua tahun. 450 juta itu bulan laundry pakaian Gubernur, tapi laundry untuk enam gedung. Tidak ada kursi pijat di rumah Gubernur seharga 125 juta. Ini klarifikasi resmi dari pemprov. Karena isu anggaran itu seksi, apalagi berkaitan dengan kursi pijat dan laundry ratusan juta. Enak mengolahnya di media dan medsos.
Yang terlupa dan tidak dilihat publik adalah gaya kepemimpinan Rudy Mas’ud. Rudy Mas’ud punya gaya kepemimpinan yang khas dan berbeda dari umumnya kepala daerah lainnya. Rudy Mas’ud memimpin Kaltim dengan gaya wiraswasta. Karena dia lahir dan besar sebagai leader perusahaan-perusahaan swasta miliknya. Dalam memimpin perusahaan, Rudy Mas’ud menerapkan standar KPI. KPI itu singkatan dari Key Performance Indicator. Indikator Kinerja Utama. Dan terbukti berhasil. Rudy adalah pengusaha muda usia 40-an tahun yang boleh dibilang sangat sukses.
Srategi kepemimoinan di perusahaan berbasis KPI ini dipakai oleh Rudy Mas’ud dalam memimpin Pemprov Kaltim. Setiap pegawai, terutama OPD dipaksa untuk bekerja terukur. Terukur prosesnya, terukur capaiannya, terukur dananya dan terukur waktunya. Inilah yang dilakukan Rudy Mas’ud puluhan tahun di sejumlah perusahaannya. Rudy sukses membangung holding perusahaanya hingga punya kapal, termasuk kapal tanker, yang jumlahnya lebih dari seratus kapal. Punya beberapa galangan kapal, juga beberapa storage minyak di beberapa provinsi.
Dengan menggunakan standar KPI, Rudy ingin kepemimpinannya di Provinsi Kaltim sukses sebagaimana dia menahkodai sejumlah perusahaan swastanya.
Karena itu, setiap senen pagi, sekali dalam sepekan, Rudy melakukan briefing dengan semua OPD. Meminta laporan kinerja, lalu mengevaluasinya dan memberi arahan. Bagi pegawai pemprov Kaltim, mungkin juga para pegawai di daerah lain, briefing evaluasi seperti ini tidak lazim. Umumya ASN di Indonesia, termasuk para pejabatnya bekerja dangan santai dan slow. Yang penting kerja sebagai bagian dari rutinitas tanpa beban transformasi. Ketika Rudy memimpin, para OPD dipaksa kerja keras dengan transformasi kinerja dan target yang harus dipenuhi. Bagi OPD yang tidak mampu menyesuaikan diri, akan merasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini membuat beberapa pegawai kehilangan loyalitas kepada Rudy Mas’ud. Beberapa kebocoran informasi internal ditengarai dilakukan oleh oknum yang merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan Rudy Mas’ud
Dalam mengelola Kaltim, Rudy memprioritaskan lima program unggulan yang menjadi konsentrasinya. Pertama, mendorong profesionalitas kinerja OPD. Tanpa kinerja profesional, program sebaik apapun tidak akan berjalan. Untuk mendukung program ini, Rudy mengundang para profesional, termasuk dari KPK, Kejaksaan dan Lembaga Pengembangan SDM untuk melakukan training kepada para OPD.
Kedua, pembangunan SDM. Kata Francis Bacon: knowledge is power. Rudy sadar bahwa untuk membangun peradaban, kuncinya ada di peningkatan SDM. Karena itu, Rudy Mas’ud gratiskan tidak hanya biaya sekolah SMA, tapi juga kuliah S1 hingga S3 di Kalitim gratis bagi warga Kaltim. Punya KTP Kaltim dua tahun, kuliah gratis. Bahkan siswa SMA mendapatkan seragam dan sepatu gratis. Senua biaya dari pemprov Kaltim.
Ketiga, pembangunan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalhan menjadi instrumen penting dalam pelayanan pendidikan, kesehatan dan peningkatn ekonomi serta pemertaan kesejahteraan. Pasca dilantik, Rudy geser anggararan untuk membangun jalan dari Kubar ke Mahakam Ulu. Kabupaten perbatasan dengan Malaysia yang sudah 88 tahun Indonesia meredeka, terisolir karena tak ada jalan beraspal atau berbeton. Jalannya masih tanah, dan jika hujan tak bisa dilewati. Setahun Rudy Mas’ud memimpin Kaltim, kini masyarakat Mahakam Ulu bisa ke kabupaten lain dengan jalan keras berbeton.
Meski saat pilkada, Mahakam Ulu adalah satu dari kabupaten/kota yang Rudy Mas’ud kalah. Dengan membangun jalan ke Mahakam Ulu, Rudy Mas’ud seperti ingin memberi pesan bahwa dia adalah pemimpin seluruh masyarakat Kaltim. Bukan hamya pemimpin bagi pendukung dan pemilihnya saja.
Keempat, Rudy Mas’ud berkonsentrasi pada pelayanan publik. Kunci dari pemeribtahan adalah public service. Mulai listrik PLN masuk desa. Setahun kepemimpinan Rudy Mas’ud, ada puluhan desa teraliri listrik baru. Juga wifi gratis di setiap desa. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan. Semua warga Kaltim yang sakit dan tidak punya BPJS, semua biaya ditanggung oleh pemprov.
Kelima, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rudy kejar Partisipant Interest (PI) atau saham 10 persen yang merupakan hak pemprov Kaltim di setiap perusahaan tambang minyak dan gas. Ada 10 dari 11 perusahaan minyak dan gas di Kaltim yang sedang dikejar Rudy untuk memberikan PI ke pemprov Kaltim.
62 persen tambang batu baru ada di Kaltim. Tidak kurang dari 300 perusahaan tambang batubara ada di Kaltim. Rudy datangi mereka untuk menggunakan bank Kaltimtara sebagai transaksi bisnisnya. Termasuk gaji karyawan dan vendor. Anda cari rizki di Kaltim, harus juga besarkan bank Kaltimtara, ujar Rudy Mas’ud. Bank Kaltimtara menjadi lembaga keuangan yang potensial bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bagi Kaltim.
Rudy Mas’ud juga melakukan pemetaan terhadap sumber-sumber potensial bagi pendapatan daerah termasuk investigasi alat-alat berat serta kewajiban bayar restribusi bagi kapal-kapal tongkang batu bara yang melalui sungai Mahakam dan masuk jalur 12 mil laut. Ini wilayah otoritas pemprov Kaltim yang jika ditertibkan akan menjadi pundi-pundi pendapatan daerah yang cukup signifikan. Selama ini, mendapatkan dari sektor ini kurang mendapatkan perhatian.
Belum juga pelabuhan laut Ship To Ship (STS). Ada 11 STS di Kaltim yang belum secara optimal memenuhi kewajibannya ke pemprov Kaltim. Padahal, ini adalah sumber-sumber Pendalatan Asli Daerah (PAD) yang busa digunakan untuk program pendidikan gratis, pembangunan infrastruktur jalan dan juga pelayanan kesehatan dll.
Keberanian Rudy Mas’ud mengulik sejumlah perusahaan yang selama ini ngemplang pajak dan enggan membayar restribusi membuat Rudy harus berhadapan dengan mereka. Sebagian ritualitas demo ada kaitannya dengan ulah Rudy Mas’ud yang mengusik kenyaman para pengemplang pajak dan restribusi.
Termasuk kebijakan Rudy Mas’ud memangkas sebagian anggaran Pokok Pikiran (pokir) yang menjadi jatah para anggota dewan. Menurut Rudy Mas’ud, pokir-pokir itu lebih bersifat pelayanan sektoral yang terbatas bagi komunitas konstituen anggota dewan. Program kegiatannya dianggap tidak terukur dan tidak berkaitan dengan kepentingan prioritas pembangunan di Kaltim. Faktor terpangkasnya pokir inilah yang diduga menjadi pemicu terbitnya hak angket. Idealisme Rudy Mas’ud mendatangkan risiko dan menjadi semangat perlawanan dari dewan.
Bagi Rudy, apa gunanya jadi Gubernur kalau tidak bisa membenahi Kaltim. Sampai terucap berulangkali dari mulut Rudy, jika saya tidak bisa membenahi Kaltim, lebih baik saya mundur. Gak ada guna-gunanya jadi Gubernur kalau tidak melakukan perubahan. (*)
