Portalbangsa.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar pertemuan tinggi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan Digitalisasi Daerah di Aula Bank Indonesia, Kamis (18/12/2025). Dalam forum strategis ini, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengumumkan pencapaian inflasi daerah yang terkendali dan meluncurkan sistem inovatif untuk menjaga stabilitas harga.
Inflasi Kaltim di Bawah Rata-Rata Nasional
Wagub Seno Aji menyampaikan capaian positif pengendalian inflasi di Kaltim. Hingga November 2025, inflasi daerah tercatat sebesar 2,28%, angka yang lebih rendah dari inflasi nasional yang berada di level 2,72%. “Ini adalah prestasi bersama yang patut kita syukuri dan pertahankan. Kerja keras seluruh tim di tingkat kabupaten dan kota, serta sinergi dengan Bank Indonesia, membuahkan hasil yang konkret,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada, terutama menjelang periode Natal dan Tahun Baru. Komoditas seperti beras dan cabai masih menjadi penyumbang inflasi utama yang perlu diawasi ketat pasokan dan harganya.
Luncurkan Sistem Mandau Kaltim untuk Kendalikan Harga
Sebagai langkah inovatif, dalam pertemuan tersebut diluncurkan secara resmi sistem Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama Kaltim atau yang disebut Mandau Kaltim. Sistem berbasis data ini dirancang untuk memperkuat koordinasi dan kebijakan pengendalian inflasi dengan memantau pergerakan harga komoditas strategis secara real-time.
“Implementasi Mandau Kaltim diharapkan dapat memberikan kita gambaran yang lebih akurat dan cepat tentang pergerakan harga di pasar. Dengan data yang tepat, intervensi kebijakan bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” jelas Seno Aji.
Fokus pada Ketahanan Pangan dan Digitalisasi
Wagub juga menekankan pentingnya menjaga kelancaran logistik, mengingat Kaltim masih memerlukan pasokan sayuran dan beberapa bahan pangan dari luar daerah. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan para pemangku kepentingan logistik menjadi kunci untuk mencegah gangguan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga.
Di sisi digitalisasi, Seno Aji menegaskan komitmennya mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Ia menyatakan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mewujudkan tata kelola yang modern, transparan, dan akuntabel. “Arahan Presiden jelas, transformasi digital harus dilaksanakan secara menyeluruh. Ini akan meningkatkan efektivitas belanja daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” tegasnya. (*)
About the Author
