Hasto Kristiyanto Sentil Tambang dan Pilkada di Kaltim: Kantor Partai Harus Hidup untuk Rakyat

Portalbangsa.id, Samarinda – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menggebrak dalam lawatan perdananya ke Kalimantan Timur. Dalam acara ‘Ngopi Bareng’ yang digelar di Kantor DPD PDIP Kaltim, Senin (2/2/2026), Hasto menyampaikan kritik pedas terhadap aktivitas tambang yang merusak lingkungan dan menegaskan komitmen partainya terhadap Pilkada langsung.

Didampingi Sekretaris DPD Ananda Emira Moeis dan Bendahara Edi Damansyah, Hasto membawa pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk merevitalisasi fungsi kantor partai. “Kantor partai harus menjadi rumah bersama, pusat kaderisasi, dan tempat kursus bagi anak muda, termasuk belajar politik dan bahasa asing,” ujarnya tegas.

Tak hanya soal regenerasi, Hasto dengan gamblang menyoroti dampak ekologis dari industri ekstraktif di Kaltim. “Dari atas pesawat, jelas terlihat banyak titik tambang dan sungai yang menghitam. Ini adalah persoalan serius yang butuh perhatian dan kebijakan berkeadilan,” kritiknya, menekankan pentingnya politik ekologi yang menjadi salah satu rekomendasi Rakernas PDIP.

PDIP Berkomitmen Penuh pada Pilkada Langsung
Menanggapi gelembung wacana tentang perubahan sistem pemilihan kepala daerah, Hasto dengan suara lantang menyatakan sikap baku partainya. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan secara mutlak mendukung sistem Pilkada langsung.

“Kedaulatan rakyat adalah harga mati. Pilkada harus tetap langsung oleh rakyat, bukan melalui perwakilan di DPRD yang rentan intervensi,” tegas Hasto. Menurutnya, sistem langsung memberikan legitimasi terkuat dan memastikan pemimpin daerah betul-betul bertanggung jawab kepada konstituennya.

Ia juga mengingatkan bahaya intervensi kekuasaan antar lembaga negara, yang dinilainya telah mengancam kualitas demokrasi.

Ananda Emira Moeis Desak Evaluasi Total Soal Jembatan Mahulu
Isu strategis daerah turut menjadi perhatian. Menyambut pernyataan Sekjen, Ananda Emira Moeis yang juga Wakil Ketua II DPRD Kaltim, menyoroti insiden berulang Jembatan Mahulu.

“Kejadian sudah tiga kali. Artinya, tidak ada efek jera dari penegakan hukum yang ada,” ujar Ananda Emira. Ia mendesak evaluasi total sistem pengawasan, melibatkan KSOP, TNI AL, dan Balai Sungai. “Aturan seperti jadwal lintas dan batas muatan sudah ada, tapi implementasi dan pengawasannya lemah,” tambahnya.

Persoalan ini, menurutnya, bukan sekadar soal kerusakan infrastruktur, tetapi telah mengguncang perekonomian regional akibat terhambatnya distribusi logistik.

Visi Pembangunan Berkeadilan untuk Kaltim
Di akhir pertemuan, Hasto menitipkan visi pembangunan Kaltim ke depan. Ia menekankan bahwa kemajuan tidak boleh timpang. “Pembangunan di Kaltim jangan hanya tentang jalan tol. Transportasi massal seperti rel kereta untuk logistik harus jadi prioritas guna mensejahterakan petani dan buruh,” tandasnya.

Kunjungan dan pernyataan Hasto ini mempertegas posisi PDIP sebagai partai yang tidak hanya fokus pada isu politik nasional, tetapi juga kritis terhadap persoalan riil di daerah, mulai dari kerusakan lingkungan, keselamatan infrastruktur vital, hingga keadilan ekonomi bagi masyarakat akar rumput. (*)