Washington, Portalbangsa.id – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa mereka akan segera melaksanakan rencana pengurangan tenaga kerja, setelah Mahkamah Agung memberikan izin untuk PHK massal yang diajukan oleh Presiden Donald Trump.
Keputusan ini terjadi beberapa hari setelah pengadilan tertinggi AS mencabut pemblokiran yang sebelumnya diterapkan oleh pengadilan yang lebih rendah terhadap kebijakan Trump.
Michael Rigas, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Manajemen dan Sumber Daya, menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pada bulan Mei, Menteri Luar Negeri telah meninjau dan menyetujui rencana yang diajukan oleh berbagai biro di Departemen Luar Negeri, yang mencakup pengurangan staf domestik.
“Dalam waktu dekat, departemen akan mulai menghubungi individu-individu yang akan terdampak oleh langkah ini,” tambahnya.
Sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pemberitahuan terkait PHK tersebut akan dikirimkan melalui email dalam waktu satu hari ke depan.
Rigas juga tidak memberikan angka pasti mengenai jumlah pegawai yang akan terkena dampak dari pengurangan tenaga kerja tersebut. Namun, ketika ditanya mengenai perkiraan jumlah pegawai yang tercantum dalam pemberitahuan kepada Kongres AS sebelumnya, yaitu sekitar 1.800 orang, Rigas menyatakan bahwa angka tersebut “cukup mendekati.”
Yang perlu dicatat, pengurangan ini hanya akan berdampak pada pegawai yang bekerja di dalam negeri, dan sejauh ini tidak ada rencana untuk memangkas jumlah staf yang bertugas di luar negeri.
Pada tahun lalu, Departemen Luar Negeri AS mempekerjakan lebih dari 80.000 pegawai di seluruh dunia, dengan sekitar 17.700 di antaranya bertugas di dalam negeri.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengumumkan restrukturisasi besar-besaran di departemennya, termasuk rencana untuk memotong hingga 15 persen dari total staf.
Langkah pengurangan tenaga kerja ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Trump, yang sejak kembali menjabat pada Januari lalu, telah menjadikan pengurangan jumlah pegawai dan efisiensi anggaran pemerintah sebagai prioritas utama.
Sebagai bagian dari upaya ini, Trump juga memimpin pengurangan drastis di berbagai bidang melalui Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang sebelumnya dipimpin oleh mantan penasihat terdekatnya, Elon Musk.(*)
About the Author
