Dari Surat Edaran sampai Ancaman: Jejak Militerisasi di Kampus UNSRAT

Foto: gambar pernyataan KIKA Indonesia (ist)PortalBangsa.id, Manado – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) membatalkan diskusi akademik bertajuk “Menegakkan Kebebasan Akademik: Menangkal Bahaya Laten Militerisme dalam Kehidupan Kampus” yang rencananya digelar pada Selasa (19/8/2025). Pembatalan ini diduga kuat akibat tekanan sistematis dari birokrasi kampus.

Berdasarkan investigasi PortalBangsa.id, tekanan tersebut berasal dari Forum Wakil Dekan III se-UNSRAT yang mengancam akan membekukan kepengurusan BEM jika diskusi tetap dilaksanakan. Salah satu sumber di internal BEM yang enggan disebutkan namanya mengaku mendapat intimidasi dari pimpinan fakultas.

“Mereka bilang tema ini terlalu sensitif karena terkait militer,” ujarnya.

Latar belakang diskusi ini merespons maraknya intervensi militer di kampus. Pada 10 Juli 2025, Wakil Rektor III UNSRAT mengeluarkan surat edaran nomor 102/UN12/WR3/2025 yang meminta para dekan merekomendasikan mahasiswa untuk mengikuti seleksi Komponen Cadangan (Komcad).

Selain itu, aparat militer aktif mengisi kegiatan PKKMB pada 23 Juli 2025 dengan tajuk “Sosialisasi Komponen Cadangan”.
Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengecam keras pembatalan ini. Dalam siaran persnya, mereka menyatakan:Pembatalan diskusi melanggar Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berekspresi,Menolak militerisasi kampus yang mengancam demokrasi akademik, Mengecam birokrasi kampus yang tunduk pada tekanan militer, Menyerukan solidaritas nasional melawan pembungkaman akademik.

Ini bukan kali pertama isu militerisasi kampus mencuat. Sejak program Komcad digulirkan, setidaknya 15 kampus negeri melaporkan tekanan serupa untuk merekrut mahasiswa. Data KIKA mencatat 7 diskusi bertema militerisme dibatalkan dalam 3 bulan terakhir.(*)